Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I (B03) Tahun 2019

Print

rp2

Semarang - Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajaran pejabat Pengawas dan pegawai di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menghadiri virtual meeting di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam rangka rapat evaluasi capaian kinerja Triwulan I (B03) tahun 2019 di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM pada Senin, (06/05).

Kegiatan virtual meeting di siarkan melalui video conference (teleconference) dengan aplikasi Teleconference Cisco ke tiga satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.

Pada rapat evaluasi capaian kinerja Triwulan I ini, masing-masing Kepala Balai Diklat menyampaikan target kinerja, realisasi, dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian target, serta persiapan pelaksanaan Latsar CPNS.

rp2

Terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, diantaranya persiapan pelaksanaan Latsar CPNS pada tahun 2019 di 4 (empat) wilayah kerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, serta disampaikan pula beberapa rencana pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, terutama pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang pelaksanaannya masih menunggu Penyampaian Modul, Kurikulum, Sequen, dan Tenaga Pengajar Pelatihan tersebut, serta pelatihan E-Learning yang akan menggunakan format baru dari Pustekpim BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

#KEMENKUMHAM #KolaborasiBerkinerja
"Always The Best"

(Humas)

Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum

Print

cipta 1Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

“Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat,” kata Yasonna, di Universitas Sumatera Utara, Jumat (4/2/2022).

cipta 2UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah                harus menangguhkan segala       kebijakan/tindakan         strategis               yang didasarkan pada UU Cipta Kerja.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema “Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” tersebut.

UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.

Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.cipta 3

“Negara  wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,” pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut.cipta 4

Kabadiklat Paparkan RPD Semester II Tahun 2021 dan Optimis Seluruh Kegiatan Berjalan Sesuai Target

Print

RPD11

Semarang - Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah gerak cepat menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK.1.PR.01.04-44 tanggal 6 Juli 2021 hal Pelaksanaan Kegiatan Semester II Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Melalui rapat yang dipimpin oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, R Natanegara pada Kamis (08/07), Kepala Balai DIklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, memaparkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Semester II Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Balai DIklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

 

Saat ini Badiklat Jateng sedang melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan, yaitu Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I - II, dan Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XXXVI yang seluruhnya diselenggarakan secara distance learning, serta pelaksanaan tugas lainnya. Badiklat Jateng optimis pelatihan-pelatihan, dan kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir Semester II akan dapat terlaksana sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan.

RPD4RPD4RPD4

@kemenkumhamri

@bpsdm_kumham

@kemenkumham_jateng

#Kemenkumham

#BadiklatPastiBisaWBBM

#KumhamLebihPasti

#LatsarCPNS2021

Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Frans Elias Nico, Bc.IP., S.Sos., M.Si. Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Print

frans elias

 

Keluarga Besar Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

Turut Berduka Cita atas Meninggalnya :

Frans Elias Nico, Bc.IP., S.Sos., M.Si.

Direktur Keamanan dan Ketertiban  Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Semoga Beliau diberikan tempat terbaik disisi Tuhan Yang Maha Esa

@kemenkumhamri

@bpsdm_kumham

@kemenkumham_jateng

#kemenkumham

#BadiklatBisa

#KumhamPasti

 

Kunjungi Badiklat Jateng, Kepala Pusbangdiklatfungham BPSDM Hukum dan HAM Sapa Peserta Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Angkatan XX

Print

IMG 7375

SEMARANG – Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa tengah mendapatkan kunjungan dari Kepala Pusbangdiklatfungham BPSDM Hukum dan HAM, Pocut Eliza, bersama Kabid Program Pusbangdiklatfungham, Nur 'Ainun dan tim pada Jumat, (27/11).
.
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama yang diselenggarakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusbangdiklatfungham BPSDM Hukum dan HAM menyapa empat puluh peserta pelatihan yang tengah mengikuti pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom.
.
Pocut Eliza berharap kelas daring ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta. Ia mengapresiasi semangat peserta dan berpesan agar materi yang diberikan oleh para pengajar dapat menjadi bahan pembelajaran dan motivasi mengembangkan kompetensi diri. @kemenkumhamri @bpsdm_kumham @kemenkumham_jateng
#KumhamPasti #BadiklatPastiBISA #Kemenkumham