BPSDM Hukum dan HAM Sosialisasikan SPIP ke Tiga Badiklat
Administrator, 9 bulan yang lalu
|
209
Semarang - Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bagian Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM. Kegiatan ini juga dalam rangka sosialisasi terkait Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Tiga Balai Diklat Hukum dan HAM sebagai penguatan Reformasi Birokrasi pada Selasa (26/07).
Kepala Balai Diklat Kumham Jateng, Kaswo, membuka kegiatan dengan memaparkan capaian kinerja dan Pembangunan ZI di Badiklat Jateng. Koordinator Kepegawaian BPSDM Hukum dan HAM, Dyah Ratu Rosari, memberikan sambutan dan arahan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dijelaskan pula terkait pemenuhan data dukung SPIP oleh Sub Koordinator Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Surtinah. Pemenuhan data dukung SPIP juga bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Pendampingan terhadap penyusunan SPIP ini perlu dilakukan Badiklat Kumham Jateng untuk mencegah penyimpangan dalam memperkuat pembangunan zona integritas, terutama dalam upaya memperoleh predikat WBBM.
Kegiatan ini juga diikuti jajaran Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, perwakilan pegawai dari Balai Diklat Hukum dan HAM Kepualauan Riau dan Sulawesi Utara, serta perwakilan dari BPSDM Hukum dan HAM.
Semarang - Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bagian Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM. Kegiatan ini juga dalam rangka sosialisasi terkait Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Tiga Balai Diklat Hukum dan HAM sebagai penguatan Reformasi Birokrasi pada Selasa (26/07).
Kepala Balai Diklat Kumham Jateng, Kaswo, membuka kegiatan dengan memaparkan capaian kinerja dan Pembangunan ZI di Badiklat Jateng. Koordinator Kepegawaian BPSDM Hukum dan HAM, Dyah Ratu Rosari, memberikan sambutan dan arahan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dijelaskan pula terkait pemenuhan data dukung SPIP oleh Sub Koordinator Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Surtinah. Pemenuhan data dukung SPIP juga bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Pendampingan terhadap penyusunan SPIP ini perlu dilakukan Badiklat Kumham Jateng untuk mencegah penyimpangan dalam memperkuat pembangunan zona integritas, terutama dalam upaya memperoleh predikat WBBM.
Kegiatan ini juga diikuti jajaran Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, perwakilan pegawai dari Balai Diklat Hukum dan HAM Kepualauan Riau dan Sulawesi Utara, serta perwakilan dari BPSDM Hukum dan HAM.
