Semarang - Sebagai komitmen penyediaan layanan berbasis HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ikuti kegiatan _Launching_ Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang pelayanan publik Berbasis HAM secara virtual, pada Senin (20/11).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan menjadi tuan rumah kegiatan. Dilaksanakan di Gedung Sate (Kota Bandung). Kegiatan launching yang dikemas dalam bentuk talkshow dan diskusi ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat.

Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, G.A.P. Suwardani, menyampaikan arahan terkait pemenuhan P2HAM yang akan menuju pada P5HAM.
.
Melengkapi apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh nasumber pertama, Kepala Biro Hukum & HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani, menyatakan pemenuhan dengan komitmen pemerintah daerah pada semua UPTD dan fasilitas publik sehingga memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yg menjadi sasaran.

"Semula dalam P2HAM sasarannya meliputi Perempuan/anak dan penyandang disabilitas, sedangkan sasaran P5HAM meliputi Perempuan/Anak, penyandang disabilitas, serta ditambahkan kelompok masyarakat adat", imbuhnya.

@kemenkumhamri
@bpsdm_kumham
@kemenkumham_jateng
#Kemenkumham
#BadiklatPastiBisaWBBM
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamJateng
#Tejoharwanto
#Kaswo