Badiklat Kumham Jateng Ikuti Ekspos Nasional Gap Analisis Pelatihan Manajerial LAN
Administrator, 5 bulan yang lalu
|
124
Semarang - Pemetaan peserta pelatihan berdasarkan konektivitas komunikasi dan transportasi, menjadi salah satu rekomendasi utama gap analisis pelatihan yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara. Hal itu disampaikan oleh Dr. Erna Irawati, Kepala P3K Bangkom ASN LAN, Kamis (30/11).
LAN bekerjasama dengan Tanoto Foundation pada beberapa bulan sebelumnya, melakukan evaluasi pasca pelatihan secara nasional terhadap penyelenggaraan pelatihan administrasi, meliputi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 1, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 2, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), dan Pelatihan Dasar (Latsar). Dari hasil evaluasi itulah maka disampaikan gap analisis lembaga pelatihan dan evaluasi sistem mutu pelatihan ke depan.
2.jpg323.85 KB Sejumlah rekomendasi disampaikan dari hasil evaluasi dan analisis dengan pendekatan modifikasi _Kirkpatrick_ dan _Return on Investment_ atau oleh tim disebut dengan _Return on Training Investment_.
Hal ini sebagaimana disimpulkan oleh Dr. Muh Khamdan, Widyaiswara Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Pertama, perlunya penyusunan model pelatihan yang fleksibel dan multi track learning. Kedua, perlunya pemetaan peserta berdasarkan konektivitas komunikasi dan transportasi agar memenuhi sisi pemerataan. Ketiga, perlunya alternatif metode _blended learning_ terhadap wilayah-wilayah dengan konektivitas yang masih rendah. Keempat, perlunya membangun sinergi dengan para pihak untuk mempercepat konektivitas di wilayah-wilayah tertentu.
Semarang - Pemetaan peserta pelatihan berdasarkan konektivitas komunikasi dan transportasi, menjadi salah satu rekomendasi utama gap analisis pelatihan yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara. Hal itu disampaikan oleh Dr. Erna Irawati, Kepala P3K Bangkom ASN LAN, Kamis (30/11).
LAN bekerjasama dengan Tanoto Foundation pada beberapa bulan sebelumnya, melakukan evaluasi pasca pelatihan secara nasional terhadap penyelenggaraan pelatihan administrasi, meliputi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 1, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 2, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), dan Pelatihan Dasar (Latsar). Dari hasil evaluasi itulah maka disampaikan gap analisis lembaga pelatihan dan evaluasi sistem mutu pelatihan ke depan.
2.jpg323.85 KB Sejumlah rekomendasi disampaikan dari hasil evaluasi dan analisis dengan pendekatan modifikasi _Kirkpatrick_ dan _Return on Investment_ atau oleh tim disebut dengan _Return on Training Investment_.
Hal ini sebagaimana disimpulkan oleh Dr. Muh Khamdan, Widyaiswara Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Pertama, perlunya penyusunan model pelatihan yang fleksibel dan multi track learning. Kedua, perlunya pemetaan peserta berdasarkan konektivitas komunikasi dan transportasi agar memenuhi sisi pemerataan. Ketiga, perlunya alternatif metode _blended learning_ terhadap wilayah-wilayah dengan konektivitas yang masih rendah. Keempat, perlunya membangun sinergi dengan para pihak untuk mempercepat konektivitas di wilayah-wilayah tertentu.
