Targetkan Kinerja Lebih Tinggi, BPSDM Hukum dan HAM Gelar FGD dan Workshop
Administrator, 5 bulan yang lalu
|
128
Jakarta - Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Focus Group Discussion Penyusunan Kalender Kerja dan Skala Prioritas Tahun 2024 dan Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 serta Workshop Penyusunan LKjIP Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di Hotel Gran Melia Jakarta. Hadir mewakili Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng yakni Kasi Program dan Evaluasi, Anita Dwi Fatmaningrum bersama tim.
Diawali dengan laporan kegiatan dari Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Maulidi Hilal. Beliau menyampaikan bahwa hasil dari rakor sebelumnya akan menjadi pedoman penting dalam penyusunan kalender kerja dan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2.jpg475.87 KB Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan. Beliau menyampaikan bahwa LKjIP akan banyak mendapatkan informasi yang bisa menjadi dasar pada kegiatan penyusunan kalender kerja sehingga dua kegiatan ini menjadi saling berkaitan. Selain itu instrument-instrumen yang akan disusun sangat penting untuk menyongsong program dan kegiatan pada Tahun 2024 ataupun 2025 sehingga perlu konsentrasi dalam penyusunannya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 serta Tahun 2025 kuncinya adalah berkinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya dari seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM.
FGD ini menjadi media bagi satuan kerja di jajaran BPSDM Hukum dan HAM untuk berdiskusi mengenai perencanaan anggaran yang akan menentukan masa depan kinerja satuan kerja. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber mengenai Prioritas Anggaran dari Biro Perencanaan Kemenkumham, Pembangunan Hukum Tahun 2025-2029 dari Bappenas, Kebijakan Anggaran 2024, Tata Cara Revisi dan Strategi Peningkatan IKPA dari DJA dan Ditjen Perbendaharaan. Rencana kerja 2024 dan Analisa Kebutuhan Tahun 2025 satuan kerja juga dipaparkan pada kesempatan tersebut.
Menutup kegiatan, Sekretaris BPSDM, Muhammad Hilal menyampaikan agar satuan kerja di jajaran BPSDM Hukum dan HAM tetap kompak, solid dan bersinergi untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih baik.
Jakarta - Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Focus Group Discussion Penyusunan Kalender Kerja dan Skala Prioritas Tahun 2024 dan Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 serta Workshop Penyusunan LKjIP Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di Hotel Gran Melia Jakarta. Hadir mewakili Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng yakni Kasi Program dan Evaluasi, Anita Dwi Fatmaningrum bersama tim.
Diawali dengan laporan kegiatan dari Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Maulidi Hilal. Beliau menyampaikan bahwa hasil dari rakor sebelumnya akan menjadi pedoman penting dalam penyusunan kalender kerja dan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2.jpg475.87 KB Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan. Beliau menyampaikan bahwa LKjIP akan banyak mendapatkan informasi yang bisa menjadi dasar pada kegiatan penyusunan kalender kerja sehingga dua kegiatan ini menjadi saling berkaitan. Selain itu instrument-instrumen yang akan disusun sangat penting untuk menyongsong program dan kegiatan pada Tahun 2024 ataupun 2025 sehingga perlu konsentrasi dalam penyusunannya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 serta Tahun 2025 kuncinya adalah berkinerja lebih tinggi dari tahun sebelumnya dari seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM.
FGD ini menjadi media bagi satuan kerja di jajaran BPSDM Hukum dan HAM untuk berdiskusi mengenai perencanaan anggaran yang akan menentukan masa depan kinerja satuan kerja. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber mengenai Prioritas Anggaran dari Biro Perencanaan Kemenkumham, Pembangunan Hukum Tahun 2025-2029 dari Bappenas, Kebijakan Anggaran 2024, Tata Cara Revisi dan Strategi Peningkatan IKPA dari DJA dan Ditjen Perbendaharaan. Rencana kerja 2024 dan Analisa Kebutuhan Tahun 2025 satuan kerja juga dipaparkan pada kesempatan tersebut.
Menutup kegiatan, Sekretaris BPSDM, Muhammad Hilal menyampaikan agar satuan kerja di jajaran BPSDM Hukum dan HAM tetap kompak, solid dan bersinergi untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih baik.
