Semangat Perubahan Menjadi Landasan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Nasional
Administrator, 1 tahun yang lalu
|
494
Jakarta - Dr. Adi Suryanto selaku kepala Lembaga Administrasi Negara, secara resmi memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN. Kegiatan diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi (P3K) LAN di Aula Prof Agus Dwiyanto, LAN Jakarta pada 19 Januari 2023.
Ada semangat perubahan yang disampaikan oleh Kepala LAN untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengembangan kompetensi ASN. Sejumlah pelatihan yang menjadi tanggung jawab pembinaan LAN, tidak mengingkari adanya ragam perbedaan dan penafsiran dari para penyelenggara pelatihan. Oleh karena itu, semua yang memiliki tanggung jawa pengembangan aparatur mesti saling bertukar pengalaman, bertukar informasi, serta saling belajar bersama. Strategi pengembangan dalam pelatihan kepemimpinan nasional II misalnya, dimunculkan fleksibilitas benchmarking berdasarkan anggaran pelatihan maupun di luar dari anggaran pelatihan.
Sejumlah perubahan secara panel disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Muhammad Taufiq, dan Erna Irawati selaku Kepala Pusat P3K ASN. Kebijakan yang mengalami perubahan mencakup kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan (KepLAN Nomor 374 Tahun 2022 diubah menjadi KepLAN Nomor 1 Tahun 2023), pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan (KepLAN Nomor 375 Tahun 2022 diubah menjadi KepLAN Nomor 2 Tahun 2023). Konsekuensinya, RAB Pelatihan yang diatur PerKaLAN Nomor 8 Tahun 2022. pasid2-min.PNG276.33 KBIntegrasi Reformasi Birokrasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 1 dan 2 perlu menjadi perhatian. Panduan kalibrasi nilai atas peringkat peserta pelatihan, panduan coaching dan mentoring, dan instrumen penilaian menjadi fokus kerja P3K. Instrumen evaluasi sikap dan perilaku pada masa selanjutnya, perlu diperkuat oleh coach dan mentor sehingga sosiometri nanti akan didukung banyak data dan indikator-indikator penilaian dari banyak pihak.
Kegiatan yang dilakukan secara hibrid ini, diikuti oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama lebih dari 900 peserta dari seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya, sebagai strategi tindak lanjut maka sejumlah jajaran dari Badiklat akan diikutkan workshop Latsar, Workshop PKP, dan Workshop PKA untuk lebih memahami dinamika perubahan kebijakan yang ada.
Jakarta - Dr. Adi Suryanto selaku kepala Lembaga Administrasi Negara, secara resmi memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN. Kegiatan diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi (P3K) LAN di Aula Prof Agus Dwiyanto, LAN Jakarta pada 19 Januari 2023.
Ada semangat perubahan yang disampaikan oleh Kepala LAN untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengembangan kompetensi ASN. Sejumlah pelatihan yang menjadi tanggung jawab pembinaan LAN, tidak mengingkari adanya ragam perbedaan dan penafsiran dari para penyelenggara pelatihan. Oleh karena itu, semua yang memiliki tanggung jawa pengembangan aparatur mesti saling bertukar pengalaman, bertukar informasi, serta saling belajar bersama. Strategi pengembangan dalam pelatihan kepemimpinan nasional II misalnya, dimunculkan fleksibilitas benchmarking berdasarkan anggaran pelatihan maupun di luar dari anggaran pelatihan.
Sejumlah perubahan secara panel disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Muhammad Taufiq, dan Erna Irawati selaku Kepala Pusat P3K ASN. Kebijakan yang mengalami perubahan mencakup kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan (KepLAN Nomor 374 Tahun 2022 diubah menjadi KepLAN Nomor 1 Tahun 2023), pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan (KepLAN Nomor 375 Tahun 2022 diubah menjadi KepLAN Nomor 2 Tahun 2023). Konsekuensinya, RAB Pelatihan yang diatur PerKaLAN Nomor 8 Tahun 2022. pasid2-min.PNG276.33 KBIntegrasi Reformasi Birokrasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 1 dan 2 perlu menjadi perhatian. Panduan kalibrasi nilai atas peringkat peserta pelatihan, panduan coaching dan mentoring, dan instrumen penilaian menjadi fokus kerja P3K. Instrumen evaluasi sikap dan perilaku pada masa selanjutnya, perlu diperkuat oleh coach dan mentor sehingga sosiometri nanti akan didukung banyak data dan indikator-indikator penilaian dari banyak pihak.
Kegiatan yang dilakukan secara hibrid ini, diikuti oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama lebih dari 900 peserta dari seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya, sebagai strategi tindak lanjut maka sejumlah jajaran dari Badiklat akan diikutkan workshop Latsar, Workshop PKP, dan Workshop PKA untuk lebih memahami dinamika perubahan kebijakan yang ada.
