Semarang – Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023, berlokus di Kanwil Kemenkumham Jateng. Sebagai salah satu satuan kerja yang menjadi sampling pemeriksaan, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM, Kaswo, hadir dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan, pada Senin (29/01).
.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Terjo Harwanto, dihadiri oleh Pengendali Teknis I BPK RI,Ery Eranovia beserta tim, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Jawa Tengah, serta para Kepala UPT se-Kota Semarang, juga dihadiri secara virtual oleh para kepala UPT se-Jawa Tengah.
.
Dalam sambutannnya, Kakanwil menyambut baik atas kehadiran Tim BPK dan mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan karena proses ini merupakan satu kesatuan tahapan pengelolaan anggaran yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.
.
Dari hasil pemeriksaan ini nanti akan dijadikan dasar pemberian opini atas oleh BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

"Harapan kita semua, pemeriksaan yang akan berjalan ini bisa berjalan dengan lancar dengan hasil yang baik serta tidak ada temuan yang berarti", ujar Kakanwil.

Selanjutnya satker-satker yang dikunjungi langsung agar menyiapkan dan memberikan data yang diminta dengan cepat dan tanggap.

"Sampaikan informasi yang benar agar tujuan pemeriksaan ini dapat terwujud, komunikasikan setiap permasalahan, hambatan, kendala secara terbuka sehingga tercipta solusi yang dapat memecahkan setiap persoalan secara tuntas dan baik," pesan Kakanwil kepada seluruh jajaran.
.

Ery Eranovia kemudian menyampaikan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk seluruh pemangku kepentingan diantaranya Kementerian Hukum dan HAM. Di awal pemeriksaan nanti BPK akan selalu melakukan komunikasi, seperti pada acara _entry meeting_ ini, yang merupakan bentuk komunikasi yang efektif dan efisien."
.
Selama jalannya pemeriksaan nanti BPK tetap akan melakukan komunikasi dikarenakan dalam pemeriksaan di lapangan terkait dokumen pertanggungjawaban juga diperlukan klarifikasi untuk menyamakan persepsi atas dokumen yang diterima. Di akhir pemeriksaan juga diperlukan konfirmasi atau tanggapan apabila ditemukan permasalahan yang perlu ditindak lanjuti sehingga hasil pemeriksaan nanti dapat diterima dengan fair dan Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan status WTP.
.
@kemenkumhamri
@bpsdm_kumham
@kemenkumham_jateng
#Kemenkumham
#BadiklatPastiBisaWBBM
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamJateng
#Tejoharwanto
#Kaswo