Peserta Pelatihan PPTD Dikenalkan Karakter Robust dan Inklusif ASN 2030 dalam Penyusunan Rencana Aksi

Peserta Pelatihan PPTD Dikenalkan Karakter Robust dan Inklusif ASN 2030 dalam Penyusunan Rencana Aksi


Administrator, 2 bulan yang lalu | 120



Semarang - Adaptasi perubahan merupakan hakikat dasar dari manajemen perubahan dalam suatu organisasi. Adaptasi perubahan berdasarkan banyak faktor internal maupun eksternal, mesti selaras dengan strategi peningkatan kinerja dalam ranah pola pikir dan budaya kerja. Pengantar demikian menjadi pembuka materi manajemen perubahan pada pelatihan pengamanan pemasyarakatan tingkat dasar, Selasa (20/2).

Manajemen perubahan sebagai salah satu bagian amanat reformasi birokrasi, menjadi penting untuk terus dilakukan sekaligus dikembangkan. Hal demikian terlebih berkaitan dengan arah pengembangan kompetensi ASN nasional dari pencapaian Smart ASN 2024 menuju Robust dan Inklusif ASN 2030. Profil ASN demikian ditandai dengan kemampuan adaptif, produktif, fleksibel, kemampuan mencari tahu lewat teknologi informasi (tech savvy), dan eco-friendly.

Sebagai upaya merespon perubahan dan tuntutan zaman maka setiap peserta pelatihan dituntut untuk bisa melakukan sharing knowledge pasca-pelatihan.

Proses inilah yang salah satunya didesain dengan penyusunan rencana aksi untuk bahan dasar evaluasi pasca pelatihan (EPP) nantinya. Langkah-langkah yang dilakukan peserta di tempat kerja pasca-pelatihan, sesungguhnya berkorelasi dengan implementasi Kemenkumham Corporate University. Kesesuaian itu adalah strategi pencapaian organisasi pembelajar sekaligus terbangunnya iklim workplace learning dalam komunitas-komunitas pembelajar di masing-masing instansi.

2.jpg 461.13 KB


Muh Khamdan selaku Widyaiswara Badiklat Kumham Jateng menyampaikan langkah-langkah penyusunan rencana aksi yang bersumber dari isu atau permasalahan lingkup kerja peserta.

"Penguasaan tentang teknik analisis isu menjadi penting agar tidak semua isu dan permasalahan harus ditangani, tetapi mampu menentukan skala prioritas maupun dampak risiko yang ditimbulkan", terangnya.

Sebanyak 40 orang mengikuti pelatihan yang berasal dari 10 provinsi di wilayah kerja Badiklat umham Jawa Tengah. Asal wilayah itu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan, Kalimantan Timur.

@kemenkumhamri
@bpsdm_kumham
@kemenkumham_jateng
#Kemenkumham
#BadiklatPastiBisaWBBM
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamJateng
#Tejoharwanto
#Kaswo


Semarang - Adaptasi perubahan merupakan hakikat dasar dari manajemen perubahan dalam suatu organisasi. Adaptasi perubahan berdasarkan banyak faktor internal maupun eksternal, mesti selaras dengan strategi peningkatan kinerja dalam ranah pola pikir dan budaya kerja. Pengantar demikian menjadi pembuka materi manajemen perubahan pada pelatihan pengamanan pemasyarakatan tingkat dasar, Selasa (20/2).

Manajemen perubahan sebagai salah satu bagian amanat reformasi birokrasi, menjadi penting untuk terus dilakukan sekaligus dikembangkan. Hal demikian terlebih berkaitan dengan arah pengembangan kompetensi ASN nasional dari pencapaian Smart ASN 2024 menuju Robust dan Inklusif ASN 2030. Profil ASN demikian ditandai dengan kemampuan adaptif, produktif, fleksibel, kemampuan mencari tahu lewat teknologi informasi (tech savvy), dan eco-friendly.

Sebagai upaya merespon perubahan dan tuntutan zaman maka setiap peserta pelatihan dituntut untuk bisa melakukan sharing knowledge pasca-pelatihan.

Proses inilah yang salah satunya didesain dengan penyusunan rencana aksi untuk bahan dasar evaluasi pasca pelatihan (EPP) nantinya. Langkah-langkah yang dilakukan peserta di tempat kerja pasca-pelatihan, sesungguhnya berkorelasi dengan implementasi Kemenkumham Corporate University. Kesesuaian itu adalah strategi pencapaian organisasi pembelajar sekaligus terbangunnya iklim workplace learning dalam komunitas-komunitas pembelajar di masing-masing instansi.

2.jpg 461.13 KB


Muh Khamdan selaku Widyaiswara Badiklat Kumham Jateng menyampaikan langkah-langkah penyusunan rencana aksi yang bersumber dari isu atau permasalahan lingkup kerja peserta.

"Penguasaan tentang teknik analisis isu menjadi penting agar tidak semua isu dan permasalahan harus ditangani, tetapi mampu menentukan skala prioritas maupun dampak risiko yang ditimbulkan", terangnya.

Sebanyak 40 orang mengikuti pelatihan yang berasal dari 10 provinsi di wilayah kerja Badiklat umham Jawa Tengah. Asal wilayah itu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan, Kalimantan Timur.

@kemenkumhamri
@bpsdm_kumham
@kemenkumham_jateng
#Kemenkumham
#BadiklatPastiBisaWBBM
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamJateng
#Tejoharwanto
#Kaswo