Semarang - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pemangku fungsi pengawas efisiensi dan transparansi pemerintahan, melakukan pendampingan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Rabu(13/03)
.
Pendampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menentukan level maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Badiklat Kumham Jateng.
.
Koordinator Pengawas Bidang Pengawasan IPP Bidang Politik, Hukum, Keamanan , Pembangunan Manusia Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Kapsari, menggarisbawahi pentingnya penguatan SPIP supaya dapat dipahami sebagai unsur pendukung pengawasan yang telah dilaksanakan di Badiklat Kumham Jateng, akan mencapai level maturitas yang diinginkan.


.

Pendampingan maturitas SPIP ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Dengan memastikan bahwa SPIP berjalan dengan baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan pelaksanaan tugas fungsi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kepala Badiklat Kumham Jateng, Kaswo, menyampaikan "Kami akan bekerja sama secara aktif dengan BPKP dalam memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pengendalian intern kami, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat".

Melalui pendampingan pengukuran maturitas SPIP ini diharapkan akan terwujud sistem pengendalian intern yang akan memperkuat manajemen kinerja organisasi di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

@kemenkumhamri
@bpsdm_kumham
@kemenkumham_jateng
#Kemenkumham
#BadiklatPastiBisaWBBM
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamJateng
#Tejoharwanto
#Kaswo