Semarang – Terpusat dari ruang Pusparaja, sejumlah 40 peserta pelatihan dari 10 Kantor wilayah ikuti pembukaan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dan ujian sertifikasi Barang dan Jasa yang diselenggarakan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan pembelajaran blended learning. Senin (06/03). . Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, melaporkan bahwa Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dan Ujian Sertifikasi Barang/ Jasa yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 s.d. 20 Maret 2023 secara virtual serta Ujian sertifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023, bekerjasama dengan LKPP dan Pusbanglat Fungham BPSDM Hukum dan HAM sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa.
barjas2-min.PNG448.1 KBSelain itu Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Asep Kurnia, sangat berharap bahwa Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak serta akuntabel.
“Pengadaan Barang/ jasa yang baik akan menentukan berhasil atau tidak mendapatkan penyedia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan Produk-produk Dalam Negeri sehingga dapat mendorong perputaran roda ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi," terang Asep.
Semarang – Terpusat dari ruang Pusparaja, sejumlah 40 peserta pelatihan dari 10 Kantor wilayah ikuti pembukaan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dan ujian sertifikasi Barang dan Jasa yang diselenggarakan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan pembelajaran blended learning. Senin (06/03). . Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, melaporkan bahwa Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dan Ujian Sertifikasi Barang/ Jasa yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 s.d. 20 Maret 2023 secara virtual serta Ujian sertifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023, bekerjasama dengan LKPP dan Pusbanglat Fungham BPSDM Hukum dan HAM sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa.
barjas2-min.PNG448.1 KBSelain itu Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Asep Kurnia, sangat berharap bahwa Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak serta akuntabel.
“Pengadaan Barang/ jasa yang baik akan menentukan berhasil atau tidak mendapatkan penyedia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan Produk-produk Dalam Negeri sehingga dapat mendorong perputaran roda ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi," terang Asep.
